The Chevening Youth Forum (CYF) – South East Asia Edition in collaboration with the Department of International Relations at Binus University, was held on January 19, 2019, at Anggrek campus, Bina Nusantara University. This event is a forum platform for Chevening alumni and more than 300 young leaders in the Southeast Asia region to gathering and embrace the participants of Bina Nusantara students who register as participate in discussing insights, challenges and opportunities to progress and development of ASEAN.

Opening Session of CYF was opened by Ms. Dayu Nirma Amurwanti, as President of Chevening Indonesian & Ms. Alumni Fatin Arifin as General Secretary of Brunei Chevening Alumni & Founder, Chevening Youth Forum, followed by the welcoming remarks by Rob Fenn, Deputy Head of Mission to Indonesia, ASEAN, and Timor Leste & by Prof. Dr. Tirta Mursitama PhD, Vice Rector of Bina Nusantara University for Research & Technology Transfer. Also Keynote Address by Dr. Yanuar Nugroho, Deputy Chief of Staff to the President, Executive Office of the President of the Republic of Indonesia. Hosted by Indonesian Chevening alumni and Chevening alumni of Brunei Darussalam, this forum carried the main theme “Empowering Youth for ASEAN 4.0” to collectively explore how youth can lead ASEAN into the 4th Industrial Revolution.

The forum format consists of forum sessions, a form session as well as open space session on diverse topics with the goal of sparking collaboration and inspiring action. Specifically, there were 2 sessions which were filled by different forum sessions. In session 1, there were 6 session breakouts, the first is ASEAN Digital Turning, Energy Sustainability for 4th IR, Green Commercializing Problems, Entrepreneurship, Shaping Innovation, and Politics for Industrial Revolution. Then in session 2, there were 5 session breakouts, among are Addressing the Development Gap in ASEAN, Jobs of the Future, Human Capital Development for 4th IR, Closing the Digital Divide, and Youth Empowerment. This event ended with sharing sessions to connect the discussions together where participants from the breakout sessions shared about the findings of the discussion.

Department of International Relations of Binus University along with Taiwan-Asia Exchange Foundation (TAEF) invites you to the sharing session of the “Taiwan’s New Southbound Policy and Young Leader Programs” that will be held on Friday, February 15, 2019. We invite you to join the session with Yuri Baral, the Assistant Research Fellow from Department of International Collaboration TAEF to discuss the Taiwan’s recent southbound policy.

Join us at Binus University Syahdan Campus, room M2B, at 2-3.30 p.m. RSVP yourself to https://goo.gl/forms/VA5G7uIkXxwenQE22 or scan the QR code below.

Pada tanggal 15 Februari 2019, Paramitaningrum mengikuti Focus Group Discussion “Road to Indonesia to Visegrad Forum: Business Perspective,” di Jakarta. Visegrad Forum atau Visegrad Four adalah empat negara yang berada dikawasan Eropa Tengah dan Timur, yakni Polandia, Hungaria, Cheko dan Slovakia.

Diskusi diawali dengan pidato pembukaan dari Kepala BPPK (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan) Kemlu, Dr. Siswo Pramono, dan Bapak Hendra Halim, Director of European Affairs II, Kemlu, serta pemaparan tentang Kawasan Visegrad Four dari Kepala Program studi Pascasarjana Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia, Dr. Henny Saptatia Drajati Nugrahani, S.S., M.A. secara umum ketiga pembicara kunci ini menyatakan potensi Kawasan Visegrad Four yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, dilihat dari segi lokasi geografis, kapasitas ekonomi, industri, dan sumber daya manusia, serta keanggotaan negara-negara ini di Uni Eropa. Oleh karena itu FGD ini ditujukan untuk merumuskan strategi yang tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, investasi serta memperluas akses barang bagi barang produksi Indonesia dan sebaliknya.

Selain itu, ada pula presentasi dari para duta besar dari anggota Visegrad Four, yakni Duta Besar Republik Cheko, Ivan Hotek, Duta Besar Republik Hongaria, Judith Pach, Duta Besar Republik Polandia, Beata Stozcynska, dan Duta Besar Slovakia, Jaroslav Chlebo.  Masing-masing mengungkapkan minat pemerintah negara mereka untuk berinvestasi di Indonesia, serta memperluas kerjasama di bidang Pendidikan, Kepariwisataan, dan kesehatan. Namun hal ini terkendala dengan infrastruktur, ketersediaan informasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih belum memadai di Indonesia.

Sementara itu, Ibu Shinta W. Kamdani yang mewakili para pengusaha menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh kelompok pengusaha adalah pemahaman dan informasi yang komprehensif terhadap kondisi pasar serta sector-sektor strategis yang bisa dijadikan peluang untuk berinvestasi serta menjalin kemitraan. Oleh karena itu, publikasi laporan seperti Market Intelligence menjadi penting.

Diskusi ini dihadiri oleh para staf kementerian yakni Kementerian Perdagangan, Pertanian, Kemaritiman, Perhubungan, Tenaga Kerja, BNP2TKI, serta pihak-pihak yang mewakili Lembaga non-kementerian terkait, seperti Kadin, dan LPDP.

Di bagian ini, disimpulkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Visegrad Four, perlu diperluas di bidang Pendidikan dan ketenagakerjaan, mengingat peluang yang sangat besar dan dianggap bisa mendukung bentuk kerjasama yang sudah ada.

Isu mengenai hubungan agama dan dunia sosial merupakan sebuah isu yang sensitif sekaligus menarik dan tidak dapat dihindari, terutama ketika dibicarakan dalam kerangka progresi zaman dan fenomena globalisasi. Kemajuan zaman membawa perubahan dalam berbagai dimensi, termasuk kondisi ekonomi dan rezim politik yang pada gilirannya memengaruhi kondisi sosial atau dalam konteks ini khususnya pelaksanaan agama.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia menjadi sebuah contoh menarik untuk memahami dinamika ekonomi dan sosio-politik global yang memengaruhi praktik religiusnya. Isu ini ditangkap melalui penelitian yang dilakukan oleh Lecturer Specialist dari jurusan HI Binus, Dr. Lili Yulyadi, B.IRK., B.HSc., M.HSc., yang menuliskannya dalam penelitian yang berjudul “Islamic Revivalism in Indonesia: Contestation Between Substantive and Formalist Muslims” yang dimuat dalam AEI Insights: An International Journal of Asia-Europe Relations, Vol 5, Issue 1, 2019, terbitan Asia-Europe Institute, University of Malaya.

Dalam bagian abstrak beliau menulis, “Indonesia pada akhir 1970-an melihat peremajaan Islam di antara  komunitas Muslim seperti itu terjadi di tempat lain di dunia Muslim. Islam secara bertahap menjadi sumber populer bagi kehidupan sosial, etika dan spiritual Indonesia. Akibatnya Indonesia menyaksikan proliferasi masjid, sekolah agama, dan program bakti sosial, munculnya pasar buku-buku Islam yang luas, majalah, dan surat kabar Islam berkembang pesat, dan golongan Muslim kelas menengah yang berpendidikan tinggi yang mulai mempertanyakan tentang isu-isu modern, termasuk tentang peran dan hak-hak perempuan, tantangan pluralisme, manfaat ekonomi pasar, dan yang paling umum, hubungan yang tepat antara agama dengan negara.”

Bagi Yulyadi, revivalisme Islam di Indonesia merupakan fenomena unik karena muncul untuk merespon tuntutan kegiatan keagamaan dan politik gaya baru yang dipicu oleh tuntutan kaum Muslim modern serta persepsi ancaman oleh Barat. Dalam naskah tersebut Yulyadi menyimpulkan bahwa para intelektual Muslim baru, yang merupakan Muslim yang termasuk kategori substantif, memenangkan Wacana Islam di Indonesia. Selengkapnya dapat dibaca melalui link berikut:

https://aei.um.edu.my/publications/aei-insights/aei-insights-vol-5-issue-1-january-2019

Jakarta – International Relations Department proudly hosted a visit from Taiwan-Asia Exchange Foundation (TAEF) on Friday, 15 February, 2019. On this visit, Yuri Baral as Program Manager of Taiwan-Asian Young Leaders Engagement delivered speech on Taiwan’s New Southbound Policy and prospect of exchanges among Asian youth. On his presentation, Mr. Baral mentioned six potential cooperation that has been established between Indonesia and Taiwan: education, public health, agriculture, micro and small medium enterprises, tourism, and technology innovation. Furthermore, he also elaborated on TAEF several programs that could be utilized by the Indonesian youth and scholar.

On this remarkable visit, the International Relations Department was presented by several faculty members who have research interest on Taiwan and earn Higher Degree of Education from Taiwan. In addition, this event also invites students from IR Department. These students were keen to join leadership exchanges program that was offered by TAEF. This visit is actually marked a good relationship between International Relations Department of BINUS University and TAEF as part of university-think tank collaboration and exchange.

Jakarta – FPCI Chapter BINUS University was welcoming the new members of the organization in Gathering and Orientation Night on 22-23 February 2019 at Villa Mediapura, Pejaten, South Jakarta. Under this year’s theme of “Get Ready to #THRIVE”, the new freshmen are being prepared to fulfill their duty as the members of FPCI Chapter BINUS University and to adhere this year value which are: Advanced, Global, Relevant and Credible in a very warming and friendly way.

The session was opened by Mr. Willy Dwira Yudha as the President Director of FPCI Chapter BINUS University, followed by lessons on how to carry member’s role within the organization and future activities that will be conducted throughout the year. Mr. Aditya Permana as the advisor of FPCI Chapter BINUS University gave quick notes on how communication and coordination are the keys to running an organization. Mr. Thomas Bosco Pandapotan as Head of HIMHI also share how being in an organization will bring benefit to each of the member’s development. Ms. Adelia Putri Irawan, Director of Institutional Relations and Global Partnership and Ms. Leilani Yasmine, Director of Internal Affairs and Organizational Development then hosted a sharing session with the participant called Rumpi.

Apart from that, the new members also had a chance to get to know each other through several games and activities led by Ms. Natasia as the Vice President Director of FPCI Chapter BINUS University. Through this Gathering and Orientation Night, the new members are expected to be able to carry their role as the members of FPCI Chapter BINUS University and will be ready to #THRIVE. (Yasmine)

Banten – Minggu, 24 Februari 2019, IRB News mengadakan acara Gathering IRB News, bertempat di Warung Nasi Ampera, Cileduk, Banten. Dengan pilihan tempat lesehan di Rumah Makan khas Sunda, ditambah dengan kehadiran para pengurus, anggota baru dan senior IRB News menjadikan suasana kekeluargan yang hangat sangat terasa di momen gathering ini.

Ada pepatah mengatakan “tak kenal maka tak sayang”, demikian pula dengan acara Gathering IRB News yang dimulai dengan perkenalan antara satu dengan yang lainnya. Acara ini dimulai pada pukul 13.00. Perkenalan yang dimulai dari pengurus IRB News, anggota baru, kemudian dilanjutkan dengan senior yang turut berpartisipasi dalam acara ini. Tidak hanya berhenti pada perkenalan diri, para pengurus juga menjelaskan mengenai apa itu Badan Semi Otonom IRB News, kegiatan rutin di IRB News yang meliputi penulisan artikel beserta dengan divisinya, serta menjelaskan beberapa rencana program IRB News ke depan.

Kemudian beberapa menit setelahnya, hidangan pun disajikan. Kami segera menikmati hidangan diselingi dengan obrolan akrab yang menciptakan suasana kekeluargaan yang kental. Setelah selesai, kami melanjutkannya dengan sesi tanya jawab kepada senior yang pernah menjabat sebagai pengurus di IRB News. Satu per satu pertanyaan dilontarkan, dimulai dari cara penulisan artikel yang baik dan benar, pengalaman di media informasi, mengenai mata kuliah Hubungan Internasional, bahkan membahas lokasi magang yang tepat untuk mahasiswa HI.

Pada pukul 15.00, kami menutup acara Gathering IRB News dengan foto bersama. Momen Gathering IRB News bukan hanya ajang untuk berkumpul, tetapi juga perkenalan dan mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai hal yang berkaitan dengan Hubungan Internasional dan kehidupan sebagai mahasiswa/i HI.

Reporter: Lisa Marcelina, Editor: Rheza Firmansyah & Elsa Louserna Novia Anggraita

Kemenangan Amerika Serikat atas gugatan pembatasan sejumlah produk impornya yang diberlakukan pemerintah Indonesia membuat adanya desakan AS terhadap WTO untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia atas kegagalannya dalam memenangkan gugatan.

Pemerintah Indonesia dianggap telah memberlakukan kebijakan yang menghambat kegiatan impor dalam beberapa produk pertanian dan peternakan, sehingga menuai adanya aduan dari AS dan Selandia Baru. Total terdapat 18 kebijakan RI yang dianggap tidak tepat dengan komitmen kerjasama dagang di WTO sehingga menuai aduan dari AS dan Selandia Baru. “Pada dasarnya kita tidak menyetujui Amerika meretalisasi, karena kita sudah patuh dan memenuhi beberapa hal (peraturan impor holtikultura, hewan dan produk hewan)”, ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Sumber: usatoday.com

Indonesia terlebih dahulu telah merevisi peraturan tersebut, hal ini diketahui oleh AS. Tetapi karena merasa dipersulit, AS melayangkan gugatan melalui WTO. Melalui beberapa langkah panjang maka disepakati bahwa Indonesia akan mengikuti sejumlah penyesuaian sesuai jadwal yang telah diagendakan.

Setelah melalui langkah penyesuaian yang telah berlangsung sebelumnya, pada 27 Juli 2018 di Jenewa dalam konsultasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak AS menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki cukup penyesuaian dalam hal kebijakan yang diberlakukan, hal tersebut didasarkan melalui informasi yang didapat dari pihak AS bahwa masih terdapat kesulitan untuk mengekspor produknya ke Indonesia.

AS mengamankan haknya guna melakukan penundaan pemberian konsensi tarif kepada Indonesia apabila Indonesia benar-benar gagal dalam melaksanakan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa WTO sehingga AS melayangkan gugatan kepada Indonesia dengan mendesak WTO untuk menjatuhkan sanksi sebesar 5 T kepada Indonesia. Pada Agustus 2018, gugatan tersebut ditunda secara resmi melalui WTO. Hal ini menguntungkan Indonesia karena pemerintah masih bisa memperbaiki dan mengawasi perdagangannya.

Sumber :

Cummings, W. (2019, March 4). USA TODAY. Retrieved 3 7, 2019, from https://www.usatoday.com/story/news/politics/2019/03/04/president-donald-trumps-approval-numbers-continue-climb/3053565002/

Jannah, S. M. (2018, Agustus 9). detikfinance. Retrieved Maret 7, 2019, from https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4157295/gugatan-rp-5-triliun-trump-untuk-indonesia

Subiantoro, R. (2018, Agustus 24). CNBC Indonesia. Retrieved 3 7, 2019, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20180824103529-4-29999/5-hari-setelah-bertemu-as-batalkan-tuntutan-rp-5-t-ke-ri

Reporter          : Luthfiana Utami

Editor              : Elsa Louserna dan Rheza Firmansyah

Women’s March Jakarta merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersatukan hak-hak wanita. Rencana awal kegiatan Women’s March Jakarta akan dilaksanakan di awal bulan Maret mendekati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Penyelenggaraan kegiatan ini diundur menjadi 27 April 2019.

Sumber:  www.thejakartapost.com

“Women’s March Jakarta 2019 akan dilaksanakan pada akhir April, menghindari politisasi supaya ‘march’-nya bebas dari unsur politik,” jelas Ketua Women’s March 2019, Fahmia Badib, “Ini dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan peserta” ujarnya.

Selain untuk menyuarakan suara dan hak para wanita, kegiatan ini sekaligus akan merayakan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April. “Kita ingin merebut kembali makna asli Hari Kartini” tambah Mia, “Kita ingin merayakan RA Kartini sebagai salah satu tokoh perempuan terpenting dalam sejarah Indonesia dan mengingat kontribusi beliau kepada perjuangan hak perempuan.”

Penempatan jadwal pelaksanaan Women’s March yang berdekatan dengan Hari Kartini bisa dipandang sebagai aksi untuk melanjutkan usaha RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita yang dimulai pada masa penjajahan, yang dulunya merupakan perjuangan untuk kesetaraan dalam pendidikan yang berevolusi menjadi perjuangan untuk meningkatkan influence wanita dalamp erkembangan negara.

Berbagai tuntutan diperkirakan akan disuarakan oleh para aktivis dalam Women’s March, diantaranya adalah dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta penghapusan atau perubahan undang-undang dan peraturan daerah yang diskriminatif, bahkan juga dukungan terhadap kesetaraan gender, terutama untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik serta meningkatkan perlindungan sosial yang adil gender.

Lebih dari 50 organisasi serta komunitas masyarakat termasuk Amnesty International Indonesia, The Indonesian Women’s Coalition dan LBH APIK akan berpartisipasi dalam Women’s March untuk mendukung tuntutan serta membantu penyelenggaraan acara.Women’s March Jakarta 2019 merupakan pelaksanaan ketiga Women’s March yang dilaksanakan di ibukota Indonesia, pelaksanaan pertama pada 2017 dengan 800 peserta dan dilaksanakan lagi pada tahun berikutnya dengan jumlah peserta yang meningkat drastis, yaitu 2000 peserta.

Reporter :        Sebastiann Nusmann Wetik

Editor  :           Elsa Louserna

Referensi:

Kahfi, Kharishar. (2019, March 6). Women’s March in Jakarta to be held in April after elections. Retrieved March 7, 2019, from The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/womens-march-in-jakarta-to-be-held-in-april-after-elections.html

Samodro, Dewanto. (2019, March 6). Women’s March Jakarta 2019 digelar 27 April. Retrieved March 7, 2019, from ANTARANEWS.com: https://m.antaranews.com/amp/berita/805923/womens-march-jakarta-2019-digelar-27-april

Utami, Tentry Yudvi Dian. (2019, March 5). Peringati Hari Perempuan Internasional 2019, Women’s March Jakarta akan Berlangsung 27 April 2019. Retrieved March 7, 2019, from Nova: https://nova.grid.id/amp/051656848/peringati-hari-perempuan-internasional-2019-womens-march-jakarta-akan-berlangsung-27-april-2019?page=2

Tren dikalangan milenial awal tahun ini mengenai hal berinvestasi diprediksi akan meningkat, hal ini dikarenakan mulai banyak bermunculan produk investasi yang ramah untuk kantong milenial yang kebanyakan masih pekerja pemula. Generasi milenial lebih teredukasi dan tidak dapat lepas dari internet terutama sosial media sehingga pemerintah mulai gencar memasarkan solusi investasi bagi masyarakat melalui perantara tersebut.

Sumber: geotimes.co.id

Investasi akan menjadi solusi yang baik untuk para milenial karena dibandingkan menabung di bank dengan suku bunga yang rendah serta adanya biaya tambahan seperti biaya admin dan lain-lain, menabung dalam bentuk saham akan jauh lebih menguntungkan.

Artikel lengkap dapat dilihat pada link https://scdc.binus.ac.id/himhi/2019/03/investasi-bagi-milenial/

Reporter  : Vinny Lionita / IRB News

Editor      : Rheza Firmansyah / IRB News

Sumber: waspada.co.id

IRB NEWS – Terhitung tinggal beberapa hari menjelang Debat Antar-Cawapres 2019 yang akan segera diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2019 di Hotel Sultan. Adapun tema dari debat ketiga antarcawapres ini akan mengangkat mengenai isu Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Budaya. Isu-isu ini merupakan hal-hal yang cukup krusial dan para kandidat tentunya diharapkan memiliki program kerja dan solusi untuk menjawab isu-isu tersebut. Oleh karena itu, berbagai persiapan telah dilakukan para TKN (Tim Kampanye Nasional) dalam rangka mempersiapkan para kandidat agar dapat melakukan debat dengan semaksimal mungkin pada hari yang telah ditentukan. Persiapan-persiapan yang dilakukan terdiri dari simulasi debat hingga pengumpulan data-data yang akan menjadi ‘senjata’ dalam debat ketiga.

Artikel lengkap dapat ditelusuri pada link https://scdc.binus.ac.id/himhi/2019/03/jelang-debat-cawapres-persiapan-dahulu-berdebat-kemudian/

Reporter   : Maria Natalie / IRB News

Editor       : Jassinda Alimira  / IRB News

Jakarta – Program pemerintah Jamsostek telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga mengubah manfaatnya yang tentu berdampak positif bagi masyarakat. Melalui live broadcast di program Dialog Kompas TV yang merupakan inisiatif kementerian Ketenagakerjaan beserta Kementerian Kominfo. Dialog ini menghadirkan narasumber pengamat kebijakan negara dari jurusan Hubungan Internasional Binus University, Dinna Wisnu, pada 13 Maret 2019 tentang Lapangan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan.

Menurut Wisnu dampak positif tersebut meliputi, pertama, perubahan pengelolaan. Sebelumnya, Jamsostek di bawah wewenang BUMN, namun BPJS Ketenagakerjaan langsung dibawahi oleh Presiden sehingga memotong kerumitan birokrasi. Kedua, program ini berlaku untuk seluruh pekerja agar terlindungi dari semua jenis kecelakaan kerja, cacat akibat bekerja, sakit, serta agar penghasilannya jelas. Ketiga, dapat mendaftarkan diri secara individu secara online di situs webnya.

Wisnu melanjutkan dialog dengan komparasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi swasta. Perbedaan tersebut meliputi harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat Indonesia serta bersifat wajib bagi seluruh perusahaan per 1 Juli 2015.

Manfaat lain, BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya ditujukan semata-mata bagi penduduk Indonesia yang menetap, melainkan juga untuk buruh migran yang berkerja di luar negeri. Buruh migran tersebut dijamin keselamatannya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya adalah pertama, dengan cukup membayar 370.000 rupiah para buruh migran sudah otomatis terasuransi selama 31 bukan, serta jika gagal penempatan, mereka mendapat santunan sebesar 7,5 juta rupiah. Kedua, pendidikan 2 orang anak dari buruh migran tersebut ter-cover sampai umur 23 tahun. Pemerintah menjamin ini karena data tersebut tercacat secara resmi.

Di sisi lain kalangan wiraswasta pun mendapat benefit berupa mendapat jaminan maksimal 7 juta per bulan. Jaminan ini berlaku sampai dengan umur pensiun yaitu 56 tahun sebagai jaminan hari tua.

Pemerintah juga membuat program baru untuk BPJS Ketenagakerjaan yaitu lebih memerhatikan tunjangan untuk petani, marbot masjid, gereja, serta kuil dengan berzakat melalui gerakan nasional pekerja rentan sebagai program BPJS.

Namun demikian tantangan yang dihadapi adalah berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Menurut Wisnu, cara untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya asuransi BPJS Ketenagakerjaan adalah perlunya mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia untuk pengenalan lebih awal terhadap kecelakaan kerja, karena ada tunjangan untuk pekerja yang cacat akibat kecelakaan kerja akan dicarikan kerja oleh pemerintah sesuai dengan kondisi fisik. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut harus terus berjalan mekanismenya karena sudah dirancang dari jauh hari sejak 2004 dan sudah ada UU-nya. Pada 2011 UU ini diperkuat lagi didukung oleh peraturan menteri.

Come and join us!

Menjelang Pemilihan Umum 2019 terdapat banyak sekali masalah dalam masyarakat dari mulai hoax sampai dengan terdaftar atau tidaknya sebagai pemilih. Akhir-akhir ini banyak sekali Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena memiliki E-KTP melihat kejadian ini masyarakat dapat salah paham dengan apa yang terjadi karena sebagai mana yang lebih banyak masyarakat Indonesia ketahui, E-KTP hanyalah untuk masyarakat Indonesia dan E-KTP menjadi salah satu alat agar dapat mendapatkan DPT untuk memilih di PEMILU.

Sumber: Bisnis.com

Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU)  menyatakan bahwa WNA yang terdaftar dalam DPT bisa saja karena faktor kesalahan pada saat pencocokan dan penelitian (coklit). Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menyatakan bahwa hal ini terjadi karena kesalahan data yang dilakukan KPU.

Selengkapnya dapat ditelusuri di link: http://scdc.binus.ac.id/himhi/2019/03/penemuan-warga-negara-asing-dalam-daftar-pemilu-tetap-2019/

• Reporter : Rupa Nanda / IRB News
• Editor      : Jassinda Almira / IRB News

Penembakan jamaah Jumat di Christchurch, New Zealand, pada 15 Maret 2019 oleh seorang white supremacist menumbuhkan kepedihan bagi kaum Muslim dan seluruh pihak yang masih memiliki nurani dan akal sehat. Insiden ini mendorong solidaritas dunia melalui berbagai macam hal, seperti penjagaan sholat Jumat oleh berbagai komunitas di New Zealand, pengibaran bendera setengah tiang di seluruh penjuru dunia, pemakaian hijab atau kerudung oleh kaum perempuan New Zealand – termasuk para anggota kepolisian, dan lain-lain. Lebih jauh, hal ini juga mendorong pemerintahan New Zealand untuk meninjau kembali hukum-hukum yang terkait dengan senjata.

Sumber: REUTERS/Jorge Silva

Amalia Sustikarini, kandidat Doktor Ilmu Politik University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, Research Associate CBDS Departemen Hubungan Internasional Binus University menulis sebuah artikel yang sangat menarik terkait isu ini. Selaku seorang Muslim yang tengah berada di Christchurch, Sustikarini mengetengahkan insight yang berharga, terutama bagi komunitas Muslim dunia dan Indonesia lebih khususnya. Ia mengatakan,

“Peristiwa ini sangat mengejutkan karena terjadi di New Zealand, salah satu negara yang relatif aman dari aksi aksi terorisme. Walau menghadapi hal yang sangat sulit, pemerintah New Zealand di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern menunjukkan respons yang cepat dan komprehensif. Reaksi awal yang patut dipuji adalah saat dengan tegas Ardern menyebut peristiwa penembakan ini sebagai “terrorist attack”.

Hal ini membantu reduksi kesan standar ganda yang diterapkan di negara negara barat saat terjadi aksi kekerasan yang melibatkan pelaku dari kalangan kulit putih. Aksi kekerasan tersebut sering tidak disebut sebagai aksi terorisme, berbeda saat pelaku adalah dari kalangan muslim. Standar ganda ini secara langsung ataupun tidak langsung menyuburkan grievance dan viktimisasi di kalangan umat muslim yang selanjutnya dapat menjadi pencetus tindakan retaliasi

Perdana Menteri Ardern juga mengumumkan niat pemerintahannya untuk merevisi UU Kepemilikan Senjata. Walau memiliki tingkat kejahatan yang relatif rendah, New Zealand adalah salah satu negara dengan kepemilikan senjata api yang tinggi. Senjata semi otomatis yang digunakan oleh pelaku dibeli secara legal di New Zealand pada 2017. Rencana ini disambut baik oleh kalangan kelompok gun control dan kepolisian.”

Dewasa ini peran perempuan dalam kebijakan dan politik, terutama di Indonesia, makin membesar. Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri, peran aktor perempuan sebagai decision-maker sangat penting terutama dalam isu-isu yang sensitif.

Perkembangan menggembirakan ini dipotret dengan jeli oleh Wendy Andhika Prajuli dan Richa Vidya Yustikaningrum, Faculty Member jurusan Hubungan Internasional Binus yang menuliskannya dalam Kyoto Review of Southeast Asia, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, issue 24 (2018), Keduanya mengatakan bahwa perkembangan ini disebabkan oleh keberhasilan gender socialization terutama sejak pertengahan 1990-an, beserta dampak ikutan yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi kaum perempuan dalam partisipasi politik dan kebijakan.

Selengkapnya dapat dibaca di: https://kyotoreview.org/trendsetters/gender-awareness-and-equality-in-indonesian-foreign-policy/

Persoalan energi fosil tetap menjadi persoalan pelik. Energi fosil merupakan sumber energi utama yang menggerakkan ekonomi masyarakat dunia, terlepas dari banyaknya alternatif sumber energi yang ditawarkan. Perjuangan dan kampanye untuk menggunakan energi yang renewable pun tak kurang-kurangnya mengemuka, baik dari para aktivis energi terbaharukan (atau dalam konteks ini disebut sebagai “energi bersih” atau clean energy) hingga para politisi.

Hadirnya politisi dalam upaya transformasi dunia kepada energi bersih mengindikasikan bahwa terdapat kepelikan dan kerumitan tertentu di baliknya. Energi bersih bukan hanya soal kita beralih dari ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak menjadi solar power, misalnya. Namun lebih rumit daripada penggantian infrastruktur semacam itu. Ada banyak hal yang perlu aturan main dan kesepakatan bersama, di tengah arena kepentingan yang luar biasa di balik “rezim” energi fosil dunia.

Dalam konteks demikian, Joseph P. Tomain menulis sebuah buku yang berisikan urgensi pelibatan politik dalam penentuan kebijakan energi bersih, yang berjudul Clean Power Politics: The Democratization of Energy. Transisi menuju energi bersih menyangkut persoalan lingkungan serta ekonomi politik dan regulasi yang sangat dinamis. Dalam buku yang diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2017 ini, argumen inti Tomain terletak pada bagaimana ekonomi politik energi bersih merupakan suatu proses demokratisasi yang menitikberatkan kepada pihak-pihak yang secara langsung menggunakannya. Kunci demokratisasi ini, lebih lanjut, terletak pada sistem yang desentralistik dan kompetitif dengan berfokus pada user. 

Sumber: amazon.com

Desentralisasi dapat menjadi peluang besar dalam ekonomi politik energi yang lebih lokal dengan melibatkan lebih jauh partisipasi konsumen. Tomain menyatakan, “the central democratic principle is to promote greater participation and voice in political and economic institutions,” di mana diterjemahkan oleh Tomain sebagai partisipasi aktif dalam pasar energi terbaharukan.

Buku Tomain sangat bermanfaat sebagai titik pijak untuk penelitian mengenai politik energi bersih karena ia banyak membahas aspek legal maupun dinamika kebijakan yang berkembang. Di sisi lain, buku ini merupakan literatur penting yang mengisi kekosongan di bidang partikular tersebut melalui konten yang substantif beserta kerangka pemikiran yang sangat lugas untuk para peneliti maupun mereka yang baru mengenal bidang energi bersih, serta bermanfat untuk para praktisi yang peduli pada industri energi tanpa karbon.

Di sisi lain, kelemahan buku ini adalah “sangat Amerika”, dalam hal landasan filosofis analisis Tomain yang cenderung pragmatis maupun pembahasan yang sebagian besar porsinya membicarakan kebijakan energi Amerika. Hal ini membuka peluang besar penelitian di bidang energi bersih yang sifatnya lebih transnasional, terlebih untuk negara-negara berkembang yang kendatipun kebijakan  dan manajemen energinya masih sangat tergantung energi fosil, namun menghadapi peningkatan kesadaran masyarakat tentang energi dan lingkungan yang lebih bersih (Aditya Permana).

Judul buku            : Clean Power Politics: The Democratization of Energy
Penulis                  : Joseph P. Tomain
Penerbit                : Cambridge University Press
Tahun terbit           : 2017
Jumlah halaman   : 288 halaman

.